Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar
Tandjung kembali menyuarakan penonaktifan Ratu Atut dari kepengurusan
DPP Partai Golkar. Akbar menilai hal ini penting untuk membuktikan bahwa
Golkar menolak korupsi.
"Saya dulu pernah mengusulkan kepada
DPP, Atut paling tidak dinonaktifkan dari kepengurusan DPP. Untuk
membuktikan DPP memiliki sikap," ujar Akbar.
Hal ini disampaikan
Akbar usai menghadiri acara bakti sosial Partai Golkar di Panti Asuhan
Vincentius Putra, Jalan Kramat Raya No 123, Jakarta Pusat,
Kamis(16/1/2014).
"Kalau kita melakukan tindakan, seperti
misalnya menonaktifkan ke publik, menunjukkan bahwa Golkar tidak setuju
dengan korupsi. Bahwa kita partai yang anti korupsi. Paling tidak ada
image seperti itu," tuturnya.
Akbar menjelaskan bahwa dorongan
ini juga menunjukkan bahwa partainya ingin agar Atut dapat mencurahkan
seluruh perhatiannya kepada kasusnya. Sedangkan terkait dengan
kepemimpinan partai di wilayah Banten, Akbar juga menginginkan ada tokoh
yang nantinya bisa diterima oleh masyarakat.
Akbar menilai
usulannya hingga kini belum juga ditindaklanjuti oleh pengurus DPP.
"Saya tidak tahu sejauh mana tanggapan DPP. Tapi kenyataannya DPP tidak
melakukan tindakan itu," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar