Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar Hajriyanto
Tohari menyatakan jumlah dana reses sebesar Rp 1 miliar per tahun
bukanlah jumlah yang besar. Sambil mengkalkulasi, Hajriyanto menyatakan
duit sebanyak itu tidak cukup.
"Sebetulnya nggak besar (nominal Rp 1 miliar)," kata Hajriyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Menurut
perhitungan Ketua DPP Golkar ini, jika daerah konstituen salah satu
anggota dewan terdiri dari 10 kabupaten, maka setiap kabupaten hanya
akan mendapat Rp 25 juta untuk setiap kali reses (1 tahun ada 4 kali
reses).
Belum lagi, curhatnya, jika daerah konstituen yang
bersangkutan merupakan daerah padat penduduk. Maka Rp 25 juta tak akan
cukup untuk membeli makanan ringan.
"Kalau dia (anggota dewan)
mengadakan pertemuan dengan warga, dengan peserta 500 orang. Misal
snack, makan, dan minum, Rp 30 ribu. Maka sudah Rp 150 juta," hitungnya.
Alih-alih
menjadikan dana reses sebagai dana kampanye, duit sebesar itu justru
tidak cukup untuk menutup ongkos akomodasi bagi anggota dewan ber-Dapil
di Indonesia Timur, misal Papua atau Ambon. Namun, dana itu harus tetap
dipertanggungjawabkan.
"Pelanggaran yang paling besar terkait
dana reses itu jika mereka tidak turun dan hanya membuat laporan fiktif,
hanya mengirim formulir untuk konstituen saja, tapi tidak turun. Ini
kebohongan publik," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar